Kamis, 26 Juni 2008

Kalau TURKI dikalahkan JERMAN 2-3 saya tahu (horeeeeee .....hidup JERMAN) tapi kalau NEGARA KALAH...hmmmm...tanya WILMANA yuuukkk...

Sahabat blogger terkasih,

Tak tahulah saya, mengapa membicarakan tentang Indonesia kok berasa enak-enak enek. Nggak dibicarakan, terlalu banyak perkara aneh bin ajaib di sekitar kita. FPI ngepruki orang. Ansor nyerang FPI. FPI bales mendemo kemana-mana dan bahkan bisa memaksa polisi membiarkan si Rizieq melakukan orasi di luar ruang tahanan (enggak tahu KUHP pasal berapa yang membolehkannya). Polisi menghantam mahasiswa. Gantian mahasiswa ngamuk dan membakar. BIN mulai lagi kembali ke hobi lamanya di masa orde baru, yaitu menginteli masyarakatnya sendiri. Sementara itu Malaysia malah membikin helipad hanya 7 meter dari perbatasan RI-Malaysia. Perahu nelayan Indonesia dibakar oleh polisi Australia di Indonesia sendiri. Si BIN diam saja. SBY-JK asyik sendiri. Pelajar perempuan bergaya preman. Geng Nero nabokin temennya sendiri bergaya kaisar Nero, si gila dari Romawi jaman dahulu. Jaksa main mata sama Artalyta. Apapun, mulut maunya diam tapi ...hati kita gelisah.

Sebaliknya, kalau kita mau ribut tentang Indonesia, ya ributnya sama siapa? Apakah yang kita omongkan di blog ini akan didengar mereka yang "di luar sana? Apakah isi blog ini dapat signifikan mempengaruhi keadaan? Nggak yakin saya. Di blog ini, yang terjadi malah ribut sendiri sesama blogger ketika Indonesia diperbicangkan. Dalam kegamangan seperti ini, untunglah blog ini punya sahabat setia yang mencatat bahwa biarpun orang-orang di blog ini suka bertengkar tetapi semuanya bisa kelar karena ada kasih dan persahabatan. Ahaaaaaa......kalau memang benar begitu maka saya tidak ragu lagi untuk memposting artikel berikut ini karena kebaikan memang tidak memerlukan kerumunan orang banyak untuk memulainya. Nah, Tanpa komentar lagi, inilah Posting dari WILMANA

NEGARA KALAH: Moralitas Pemimpin atau Siapa?

Sidang Pembaca yang terhormat, setelah menulis dari perspektif korporasi, kali ini saya pingin menulis governance & ethics dari perspektif negara. Mohon maaf jika ada hal-hal yang belum sepenuhnya cocok dengan pendapat, atau bahkan data dan info yang dimiliki sidang pembaca sekalian. Terima kasih banyak saya sampaikan kepada beberapa media yang menjadi sumber informasi saya. Baiklah, mari kita mulai.

Ada Apa Dengan SBY?

Dalam memberikan respon terhadap aksi kekerasan Laskar Islam pimpinan Munarman di Monas minggu (1/6), Presiden SBY melontarkan satu istilah yang menarik bagi saya.

Negara tidak boleh kalah dengan perilaku kekerasan. Negara harus menegakkan tatanan yang berlaku untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia,” ujar Presiden dalam jumpa pers, Senin (2/6), di Kantor Presiden.

Beberapa hari ini saya merenungkan kata-kata SBY dan membandingkannya dengan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara di sekitar saya. Istilah menarik dari SBY, “negara kalah”, sungguh menggugah akal sehat dan nurani saya. Surfing saya di internet menemukan publikasi media news.okezone.com memberi ulasan yang cukup dramatis:

“Ya, negara tidak boleh kalah. Pernyataan lugas dan mengandung arti dalam. Negara ini harus tertib hukum. Tidak boleh suatu kelompok atau pribadi yang bebas hukum, jika mereka terbukti melanggarnya. Efek jera harus diberikan.”

Saya merenungkan, apa sesungguhnya yang berada di benak SBY ketika mengungkapkan hal ini. Rasa penasaran membuat saya berupaya menemukan pengertian tertentu di balik ungkapan “negara kalah” ini. Saya lalu melanjutkan surfing di beberapa media untuk mendapatkan informasi tambahan yang sekiranya dapat memberikan gambaran yang lebih jelas. Maka ketemulah di situs abeproject.wordpress.com kutipan tambahan dari seruan SBY pada Senin (2/6) tersebut, sebagai berikut:

”Tindakan kekerasan yang dilakukan organisasi tertentu dan orang-orang tertentu, mencoreng nama baik negara kita, di negeri sendiri maupun dunia. Jangan mencederai seluruh rakyat Indonesia dengan gerakan-gerakan dan tindakan-tindakan seperti itu,” ujar Yudhoyono.

Apa itu Negara Kalah?

Apa yang dikatakan SBY di atas menjadi makin jelas bahwa ternyata “negara kalah” ini ada kaitannya dengan kebiasaan baru warga negara yang suka bertindak anarkis dan arogan sesukanya tanpa peduli dampaknya bagi reputasi maupun penilaian dunia terhadap bangsa dan negaranya. “Negara kalah” rupanya ada kaitan dengan kebiasaan baru rakyat negeri ini yang tidak lagi mengindahkan ketentuan hukum negara hampir di segala aras.

“Negara kalah” juga rupanya berkaitan dengan makin menguatnya fenomena pembiaran Aparat Negara atas berbagai pelanggaran hukum, termasuk tindakan anarkis dan arogansi sekelompok masyarakat terhadap yang lainnya. “Negara kalah” rupanya ada hubungannya dengan gejala ketidakmampuan Pemerintah menjalankan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap warga negaranya sendiri.

Bahkan bisa jadi, lebih jauh lagi, “negara kalah” rupanya ada hubungannya dengan kebingungan Pemerintah memilih untuk konsisten mengembangkan demokrasi Pancasila, atau mengadopsi “demokrasi barat” sesuai propaganda Amerika Serikat, atau mengikuti bujukan beberapa elemen negara untuk menjalankan “demokrasi nabi” yang belakangan ini banyak didengungkan dan diperjuangkan secara luas di mana-mana.

Kita tau bahwa beberapa tahun belakangan ini, ada fenomena munculnya beberapa elemen negara yang memberikan penilaian buruk terhadap sistem tata negara yang dianut oleh negara ini. Era yang dikenal juga dengan istilah “era reformasi” ini, mulanya menimbulkan optimisme, tetapi segera berganti dengan pesimisme yang luar biasa. Kebebasan memang nampak, tetapi cenderung kebablasan. Berbagai elemen di negara ini dengan bebas mengkritisi sistem bernegara, sekaligus memperjuangkan solusi masing-masing, bahkan cenderung saling bersaing secara tidak sehat karena masing-masing memberlakukan truth claim doctrine terhadap apa yang diyakininya benar.

Moralitas pancasila sebagai bentuk formal sistem nilai moral dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, semakin tenggelam dalam euforia berbagai sistem “tandingan”. Di awal era reformasi, muncul wacana mengubah format NKRI menjadi federasi, yang dengan mudah dapat kita duga siapa dalang dibalik ide ini. Ide-ide otonomi khusus atau otonomi diperluas telah menghasilkan peraturan perundang-undangan tersendiri. Sebelum itu, ditetapkan kesepakatan bangsa (politisi?) untuk mengamandemen UUD ’45. Fenomena yang paling terasa adalah pemekaran (perpecahan?) daerah tingkat I maupun tingkat II yang begitu merajalela nyaris tak terkontrol. Baru kemarin rakyat Banggai kepulauan dengan anarkis mengusir anggota DPR dan aparat Pemprov Sulteng dalam rangka memaksakan keputusan sepihak untuk bernaung ke Provinsi Malut.

Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa isu mengubah format sistem tata negara bukan lagi sekedar wacana, melainkan realitasnya sudah mulai bergulir bak fenomena bola salju yang menggelinding. Hal ini dapat dimaklumi karena elemen-elemen negara yang berjuang bagi perubahan sistem tata negara ini tidak hanya berwacana, tetapi berupaya mewujudkan ide-idenya melalui tindakan-tindakan nyata di lapangan. Hampir tidak ada institusi negara yang tidak disusupi oleh agen-agen perubahan ini. Hal ini dengan mudah terlihat pada fakta adanya berbagai keputusan strategis kenegaraan yang sudah dipaparkan di atas.

Banyak perubahan yang terjadi, jika dicermati lebih jeli sesungguhnya hanyalah gambaran “pertikaian” para agen perubahan yang menjalankan misinya masing-masing. Sudah bukan rahasia lagi bahwa sepak terjang “agen asing” dalam berbagai bentuk pendekatan politik, ekonomi, budaya, dan keamanan, tidak lepas dari ambisi menanamkan pengaruh dan ideologinya di negeri kita ini. Atau contoh lain adalah aksi-aksi kelompok-kelompok agama yang secara eksplisit meminta penerapan sistem tata negara berdasarkan syariat agama tertentu. Agenda ini rupanya demikian serius dan sistematisnya sehingga mengundang organisasi keagamaan internasional untuk secara spesial mengambil peran juga. Ada yang sukses bermetamorfosis menjadi partai politik, ada yang masih betah berstatus ormas meski kekuatan massanya, semakin hari semakin menggelembung.

Jika di kalangan islam, misalnya, selama ini dikenal cuma ada dua kekuatan besar, muhammadiyah dan NU, maka sekarang orang sudah harus memperhitungkan kekuatan organisasi transnasional (menurut Ketua Umum PBNU, Pen.) seperti Ikhwanul Muslimin dengan kendaraan polititiknya PKS dan ada juga organisasi kemasyarakatan Hisbut Tahrir Indonesia, yang sekali bergerak dapat memobilisir ribuan massa di seluruh wilayah RI secara serentak.

Melalui jalur politik, kekuatan-kekuatan yang saling bersaing ini dapat mempengaruhi kebijakan publik Pemerintah mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah dengan berbagai Perda-Perda berbau syariat agama tertentu, misalnya. Bahkan kekuatan-kekuatan ini rupanya cukup mampu untuk melumpuhkan sendi-sendi bernegara sehingga dalam banyak hal nampak dalam bentuk sikap pembiaran Aparat terhadap berbagai tindak pelanggaran hukum dengan alasan kepentingan agama. Mulai dari aksi-aksi masa bodoh para politisi, aparat pemerintah, sampai pada berbagai bentuk anarkisme dan arogansi sekelompok masyarakat terhadap sebagian warga negara yang terus terjadi hingga tulisan ini dibuat.

Dampak sikut-menyikut di atas nampak pada fakta bahwa semakin hari semakin kelihatan ketidajelasan hukum di negara ini. Hukum formal negara tidak kunjung ditegakkan secara konsisten, sementara elemen tertentu di negara ini, dapat seenaknya bertindak anarkis dan arogan berdasarkan pada hukum agamanya, atau ada juga yang sekedar menggunakan hukum rimba sebagai pegangan.

Lewat gerakan-gerakan propagandis, rakyat disuguhkan iklan ala TV Indonesia tentang sistem demokrasi pancasila yang sekuler, pluralis, dan amburadul. Seiring dengan itu, semakin hari berbagai kelompok masyarakat dengan berani mempertunjukkan “efektifitas” hukum sendiri ketimbang hukum negara Pancasila yang dicap sekuler dan pluralis. Ormas-ormas keagamaan tanpa malu-malu memberlakukan fatwa haram terhadap apa saja yang diberi label sekuler dan pluralis. Karena itu, atas dasar hukum agama, siapapun seolah-olah dapat mengambil tindakan menghukum terhadap warga negara lainnya yang dianggap melakukan pelanggaran dan penodaan hukum agama.

Sidang Pembaca yang terhormat, pada titik inilah rupanya SBY menyuarakan tentang “negara kalah”. Negara yang tidak berdaya menghadapi tekanan-tekanan untuk menjatuhkan dan menghancurkan sistem tata negara yang resmi dianut oleh bangsa ini. Negara yang menghadapi gejala penurunan kualitas kehidupan berbangsa tanpa daya perlawanan sama sekali. Persis sistem komputer yang tak berdaya karena telah terinfeksi virus ganas yang menggerogoti sendi-sendinya secara sistemik.

Negara Kalah = Negara Gagal?

Beberapa waktu lalu, bigmike menyampaikan data survey efektifitas tata negara oleh majalah Foreign Policy. Data itu menunjukkan posisi Indonesia saat ini tergolong negara gagal. Tentang publikasi index negara gagal, sebenarnya dimulai tahun 2005. Di tahun 2005, Indonesia berada diperingkat 44, kategori warning. Ditahun 2006, Indonesia ada di peringkat 32, kategori ‘warning.’ Setelah 2 tahun berturut-turut Indonesia berada dalam kategori ‘warning’ maka di tahun 2007 Indonesia bukannya meningkat, tetapi justru mengalami penurunan kualitas tata negaranya. Sialnya, fenomena ini justru terjadi di era pemerintahan SBY.

Jadi nampaknya, ada kesenjangan antara keinginan SBY yang terungkap lewat penolakan terhadap “negara kalah” dengan kenyataan yang beliau hasilkan sebagai Kepala Negara. Kenyataan empiris menurut ukuran Foreign Policy, SBY malah membawa negara ini terpuruk pada ketegori negara gagal. Kata bigmike, Indonesia sekarang menjadi Indonesial.

SBY Punya Solusi?

Sidang Pembaca yang terhormat, saya memperkirakan bahwa SBY juga membaca hasil survey Foreign Policy itu. Makanya publikasi data Foreign Policy ini seolah-olah senada dengan sinyalemen “negara kalah” yang disuarakan oleh SBY. SBY malah memberikan ketegasan mengenai apa yang harus diperbuat oleh aparat negara dalam menyikapi sinyalemen ini. Hal ini nampak dari pernyataan SBY yang saya kutip kembali di sini:

Negara ini harus tertib hukum. Tidak boleh suatu kelompok atau pribadi yang bebas hukum, jika mereka terbukti melanggarnya. Efek jera harus diberikan.

Tindakan kekerasan yang dilakukan organisasi tertentu dan orang-orang tertentu, mencoreng nama baik negara kita, di negeri sendiri maupun dunia. Jangan mencederai seluruh rakyat Indonesia dengan gerakan-gerakan dan tindakan-tindakan seperti itu,” ujar Yudhoyono.

Pernyataan ini kembali menghidupkan api pengharapan dihati saya dan mungkin banyak lapisan masyarakat bangsa ini. Bahwa negara ini sesungguhnya masih memiliki peluang dan potensi untuk bangkit kembali dari keterpurukan. RI masih dapat meningkatkan sistem imun untuk melawan virus yang terlanjur menyerang secara sistemik. Masih dapat menegakkan kembali sistem negara pancasila yang khas Indonesia tanpa menyepelekan sistem bernegara yang dipraktekkan oleh negara lainnya yang ada di dunia ini.

Api pengharapan ini hanya akan semakin membara jika SBY dapat mewujudkan pernyataannya lewat berbagai tindakan nyata Pemerintah di lapangan. Keteladanan Pemerintah tentu akan menjadi panutan bagi seluruh rakyat untuk bertindak dalam kerangka moralitas khas bangsa ini yaitu Pancasila. Hal ini perlu diungkapkan karena SBY toh bukan tanpa kelemahan, seperti fakta pada alinea penutup di bawah ini.

Akan tetapi, moralitas teriakan SBY ini nampak dari tindakan aparat di lapangan. Beberapa hari ini, kembali marak tindak kekerasan sekelompok umat islam terhadap kelompok Ahmadiyah di berbagai pelosok tanah air. Bulan Juni ini, aksi kekerasan terhadap umat Kristen di Jatimulya Bekasi kembali terjadi, bahkan kali ini dimotori oleh Camat setempat. Saya kembali bertanya-tanya, apa sesungguhnya moralitas SBY, ketika menyuarakan “negara kalah”? Emang sih, ada yang bilang moralitas SBY yang sebenarnya adalah moralitas TPs. Mohon maaf, TPs di sini bukan “tetap Pancasila”, tetapi “Tebar Pesona”, alias verbalisme belaka.

52 komentar:

jiwamusik mengatakan...

Mnr koran kompas hari ini sih terkesan SBY udah frustasi, judulnya aja "Musik dan Lagu, Sarana Pelarian SBY"

Menganai moralitas Pemimpin atau Siapa? Coba deh ngobrol2 ama rakyat biasa2 aja (yg ndak pernah baca blog, etc). Ujung2nya mereka akan bertanya: "Lantas Siapa Pemimpin yang layak disebut punya Moralitas?"

Mengenai aksi-aksi masa bodoh para politisi, aparat pemerintah, dst, spt pernah saya usulkan di komentar sebelumnya, gimana kalo mereka itu kita outsourcing saja?
Mudah2an usulan ini akan memicu usulan2 solusi lain yg lebih brilian. Bagaimanapun juga saat menonton dan memahami keadaan ada batas waktunya. Kini saatnya Tebar Solusi

Anonim mengatakan...

Persis yg dikatakan BM dalam pengatar posting ini, hanya 1 minggu setelah SBY mengucapkan ini, gerombolan FPI melancarkan demo besar lantas si rizik bisa keluar tahanan memberikan orasi di luar. Dalam tayangan televisi kita tahu bahwa arab-arab dan indon-indon yg pengangguran tapi mau dapat duit enak lewat premanisme bersorban, berani membentak-bentak polisi. Di mana SBY? diam seribu bahasa. Jadi, ini bukan soal negara gagal tetapi pemimpin yg gatot alias gagal total (Jodi, bgr)

Anonim mengatakan...

@ Mr Jimi, salam kenal. Aku Jodi yg sempet "rame" sama MD dkk di psoting Mone Wango. Lewat blog ini, aku sudah ngunjungin blog mu. Bagus dan menghibur. Komentarmu juga sekenanya dan lucu dan membikin warna tersendiri di blog ini. Saya jadi suka sama blog ini karena warna-warninya itu loh meski awalnya sebel sama beberapa komen yg cemen (Jodi, bgr)

jiwamusik mengatakan...

hi Mr. Jodi, lam kenal kembali n thanks atas lirikannya. Saya akuin dah lama ndak baca beginian, apalagi baca2 blog, tp via blog ini rasanya sy rada2 bring back my memories utk komen sekenanya n ber-cemen2 ria krn sy rasa spesies pembaca disini kebanyakan udah pd siap dan mampu menerima (meskipun belum tentu mampu menyetujui apalagi mendukung) hal2 spt ini (juga).

JM

Anonim mengatakan...

Seetuju ma Jodi, saya pendukung berat ma SBY tapi nyatanya beliau kebanyakan Wacana, kurang tegas bertindak. Juga sepeti Mr Jimi, saya juga udah baca Kompas kemaren: SBY melarikan diri ke musik wahh...Tapi ada fakta menarik bahwa dalam pooling2, dianya masih unggul? ada apa dengan masyarakat kita? ini menarik untuk diperbincangkan. Usul saya, di posting ini komentar tentang pemimpin, bukan negara. Sambil liat2 apakah anak NKRI masih "amouck" juga? (Erick)

Anonim mengatakan...

Mnrt Gw, memperbincangkan Indonesia tetap dan harus perlu. Gw juga terkesan ma quote dari my bigmike: "kebaikan tidak memerlukan kerumunan banyak orang untuk memulainya". I think it's a best quote that ever found on this blog. Oh my oh my bigmike, you soooo...hhmmmm....

Antitesis terhadap negara kalah adalah negara menang ala babe Harto almarhum. Ada yang mau balik ke jaman Orba? Gw oooogggaaaaaahhh...skarang gw cuma minta 1 hal: my dear bigmike, please give a new posting originally from uuuuuuu.....//Pritha//

Anonim mengatakan...

-jodi-

mau komen yang cemen kek atau berbobot kek semua orang berhak menulis apa saja di blog ini. atau kekebasan berbicara sudah dilarang?? tentu tidak kan.

-wilmana-

saya tidak mau komentar apa2 lagi saya cuma mau bilang indonesia itu su parah-parah. negaranya, pemerintahannya, sampai presiden pun parah. Pak presiden SBY seakan-seakan "impoten" melihat fenomena yang terjadi. kerusuhan dimana2, pilkada maluku yang berujung kerusuhan, kasus FPI yang membuat seakan presiden tak "dianggap" lagi. bagaimna mungkin seorang kepala negara mejadi "ketakutan" dan "impoten" begini??
mau tahu kenapa saya bilang "impoten"?? tebak sendiri.
tapi saya kepingin tahu apa reaksi dari anak NKRI. he..he

(nrk)

Anonim mengatakan...

Apa yg ditulis wilmana. Bukan lagi negara akan, mau, terancam, bakalan atau apalah. Negara sudah kalah. Ini buktinya!

'Kadeluk'



TEMPO, Edisi. 08/XXXVII/14 - 20 April 2008 Nasional

Kewajiban berjilbab

Meski siswi nonmuslim tak diwajibkan, jilbab sebagai "seragam sekolah" merata di seluruh Sumatera Barat. Kalau tak rapi, diancam dikeluarkan dari sekolah. RITUAL harian Saskia, sebut saja begitu, dimulai pukul enam pagi. Dua puluh lima menit setelah bangun tidur, tubuh siswi kelas III sekolah menengah atas swasta di Padang itu sudah berbalut baju kurung dipadu kain batik merah muda. Dia pun berdandan di depan cermin yang terpasang di atas lemari tempat menyimpan baju dan kitab Injil.

Dengan terampil tangannya memasang jilbab, berupa selendang persegi empat warna pink, menutup kepalanya. Semenit kemudian, penampilannya berubah
bagaikan santriwati pondok pesantren. Dari rumah kosnya ke sekolah, sekali ia berganti kendaraan umum. Dekat pukul tujuh pagi, gadis yang bulan depan menjalani ujian akhir nasional itu memasuki halaman sekolah.

Sekitar pukul 11.00, penganut agama Katolik itu pulang cepat karena hari Jumat. Begitu kakinya melangkah ke luar gerbang sekolah, Saskia sibuk melepas jilbab dan memasukkannya ke dalam tas. "Panas sekali," kata perempuan yang sudah berjilbab ke sekolah sejak 2005 itu.

Pernah suatu kali dia dan beberapa temannya ditegur guru dan diingatkan supaya melepas jilbab setelah sampai di rumah. Lain waktu, guru yang lain menegurnya karena tak rapi memakai jilbab sehingga menampakkan sebagian rambutnya. "Kalau tidak bisa rapi mengenakan jilbab, tinggalkan saja sekolah ini," kata Saskia menirukan peringatan keras sang guru.

Instruksi Wali Kota Padang, 7 Maret 2005, yang mewajibkan Saskia mengenakan
jilbab. Dalam surat edaran ke sekolah-sekolah, Wali Kota mewajibkan siswa beragama Islam semua sekolah dasar hingga sekolah menengah atas dan yang
sederajat di wilayahnya mengenakan pakaian muslim. Siswa nonmuslim dianjurkan menyesuaikan diri.

Sebetulnya, banyak siswa nonmuslim yang keberatan. Tapi, ketika Tempo menemui belasan siswi nonmuslim di kelas III sebuah sekolah menengah atas, mereka enggan diwawancarai. Mereka khawatir identitasnya terbuka. Seperti Saskia, mereka hanya ingin cepat-cepat menyelesaikan sekolah dan terlepas dari kewajiban berjilbab itu.

Sudarto, Direktur Pusat Studi Antar-Komunitas Beragama, lembaga swadaya masyarakat yang mengusung isu pluralisme di Padang, menyayangkan pemerintah
kota yang mengatur masalah keagamaan secara simbolis. Menurut dia, tidak jadi masalah jika Wali Kota agamis secara pribadi. "Tapi jangan sampai diangkat menjadi kebijakan publik," katanya.

Dalam observasi langsung di beberapa sekolah di Padang bersama Lembaga
Survei Indonesia, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, serta Jurnal Perempuan, dua pekan lalu, Sudarto dan rekan-rekannya menemukan semua siswi nonmuslim di empat sekolah yang disambangi mengenakan jilbab saat bersekolah. "Ketika saya tanya, mereka menjawab terpaksa mengikuti aturan sekolah," ujarnya.

Sebetulnya, peraturan itu hanyalah instruksi wali kota kepada dinas pendidikan, dan bukan berbentuk peraturan daerah. "Apakah instruksi itu sah untuk publik, itu yang sedang kami kaji," kata Sudarto, yang juga anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sumatera Barat.

Selama lima tahun terakhir, Pemerintah Kota Padang memang aktif mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan ibadah Islam. Pada 2003, pemerintah kota menerbitkan peraturan daerah yang mewajibkan siswa pandai baca-tulis Al-Quran. Berdasarkan peraturan daerah itu, seorang tamatan sekolah dasar tak boleh diterima di sekolah menengah pertama jika tak fasih membaca kitab suci.

Wali Kota Padang Fauzi Bahar berusaha berkelit. Menurut dia, perintah yang dia keluarkan sejak tiga tahun silam itu hanya bersifat wajib bagi siswi sekolah dasar sampai sekolah menengah atas yang beragama Islam. Bagi kalangan nonmuslim, sifatnya hanya anjuran menyesuaikan diri, dengan mengenakan baju kurung bagi siswi dan baju koko untuk siswa.

Dia juga menyatakan tak pernah mendapat protes dari masyarakat. Bahkan kebijakan yang dikeluarkan dengan alasan mengurangi gigitan serangga penyebab penyakit serta penyeragaman ini ditanggapi positif oleh kalangan nonmuslim di kota dengan sekitar 900 ribu penduduk itu.

Karena sifatnya imbauan, menurut Fauzi, yang menjabat sejak 2004, tak ada sanksi bagi mereka yang tak menjalankan aturan ini. "Tak ada paksaan dan tak pernah ada razia jilbab," kata pemimpin kota yang 90 persen penduduknya beragama Islam itu. Fauzi malah menambahkan, jika ada sekolah yang terbukti memaksakan pemakaian jilbab terhadap siswa nonmuslim, ia akan menindak tegas. "Sebutkan dan akan kami copot kepala sekolahnya," ucapnya.

Kebijakan ini, kata Fauzi, pernah dibicarakan di sidang kabinet. Tapi, karena dianggap tak ada gejolak berarti dari masyarakat, tak pernah ada upaya mencabut atau mengkaji ulang. Bahkan, menurut sang Wali Kota, seluruh Provinsi Sumatera Barat telah menerapkan kebijakan ini karena dianggap membawa pengaruh positif.

DA Candraningrum, Febrianti (Padang)

Anonim mengatakan...

-all-

makanya waktu itu nyoblos "capres yang ganteng" sih.. makanya sekarang kerjaannya tebar pesona terus. apalagi udah dekat pemilu 2009. wah..wah bisa tambah TPs saja tuh.

(nrk)

Anonim mengatakan...

Anda mau tahu akar masalahnya komentar dari padang tadi? Formalisasi moralitas. Ketika saya ke "uduk" untuk satu dua urusan, di kepala saya menari-nari tantangan dari pembaca blogger, yaitu apakah saya setuju formalisasi moralitas? Setelah saya pikir-pikir, dalam konteks NKRI, formalisasi moralitas tidak seharusnya. Di padang ada kewajiban jilbab. DI Papua ada kewajiban Kristiani. Mau jadi apa republik kita ini. Dalam konteks ini, kadang-kadang saya paham betul sahabat kita anak NKRI dengan teriakan lantangnya. Dalam perjalanan kembali ke jakartam saya simpulkan: bukan negara yg salah melainkan pemimpinnya. Merekalah yg tidak bisa memenuhi sumpah jabatan mereka. SBY bersumpah menjaga NKRI dan Panccalisa tetapi "membiarkan" begitu saja "keliaran-keliaran" yg terjadi di sekitarnya. Kalau begitu bagaimana kita mulai. Saya setuju 100% dengan bigmike, kebaikan harus dimulai dan itu tidak perlu muluk-muluk. Kita bisa mulai dari blog ini. Kita boleh bertengkar dan berbeda pendapat tetapi pada akirnya, kita bisa berjabatan tangan dan tertawa-bersama-sama. Selamat berjumpa lagi (Syam, blogger tua)

Anonim mengatakan...

Saya cuma kuatir, kalau info dari Padang benar maka kerusuhan seperi tahun 1998 di Kupang akan terulang. Jika SBY plin-plan macam begini maka saran saya, kita tidak usah lagi memilih dia. Kita pilih tokoh muda segar dan belum terkontaminasi uang dan rakus jabatan (John, Oemasi)

Anonim mengatakan...

Seharusnya SBY-JK cepat-cepat mengibarkan bendera putih, seperti gambar yg diberi oleh bigmike, dan berkata bahwa kami tidak mau lagi dipilih sebagai presiden pada tahun 2009 (Larry)

Anonim mengatakan...

Ya ya ya, setuju dengan Larry. SBY biar bikin group band atau ikutan indonesian idol. JK biar ngurusin persaudagarannya ajah. Good suggestion bro' (Proxy73)

Anonim mengatakan...

Eaalah, bigmike ternyata suporter Jerman yachh....hiks..hiksssssss....favorit gw holland udah pulang duluan hiks...hikssss...turki yg gw pikir bikin kejutan kalah juga....nah, gw megang spanyol...jerman bakal kalah 3-0.....ballack bakal nangis...bigmike ikutan nangis.....viva spanyol...viva real madrid....

Anonim mengatakan...

eh sorry itu gw..proxy73 ...spanyol...spanyol....oleeeeee....oleeeee....

Anonim mengatakan...

Pancasila sudah tidak dihiraukan lagi. Hizbut Tahir dan kawan-kawan malah menyerukan negara khlafah. Maunya apa? (Yenie, Srby)

Anonim mengatakan...

@wilmana

Kalau ada yg dpt saya banggakan disini, maka 'kebanggaan' saya itu adalah sdr. Kalau dahulu 'teputer' hanya ingin pamer 'dola-dali' dgn saya dikolom komentar ini, sekarang sdr -atas 'desakan' saya, rajin menulis dan tulisan sdr makin 'berkualitas.' Harapan saya, sdr menjadi penulis 'tetap' disini. Saya yakin kian hari blog @bm ini kian berwarna-warni dan kalau harus kehilangan satu warna, bog ini menjadi tidak 'lengkap.' Sekali lagi selamat menjadi penulis 'tetap' disini. Itu harapan saya.

Saya juga senang karena dtn tdk berkecil hati lantaran tulisannya di'hojat' manusia durjana 'anak nkri.' Dan menurut sumber yg dapat dipercaya, sebentar lagi nrk akan bergabung disini sebagai penulis. Luar biasa.


@BM

Terima kasih sudah memberi t4untuk kami belajar berekspresi disini. Sdr memang ruuaaaar biasa! Tuhan berkati.


@Jodi

Senang sekali anda muncul lagi walau rupanya masih belum 'insaf.' Anda 'kesel' dgn komentar cemen kami disini, tp anda lupa, komentar perdana anda bukan saja cemen tp buruk. Ingat, 'first impression lasts forever!'


@Jiwamusik

Saya menangkap kesan sdr mulai 'ketagihan' berkomentar disini, hi hi hi. Siplah. Dan kali ini saya harus akui, kualitas komentar anda mirip tehnologi tv baru: 'high definition.' Tdk spt saat anda sedang 'mawo' kali ini saya dpt mengerti tulisan anda secara 'cristal clear.'

-nyong kupang-

Anonim mengatakan...

@Syamtua a.k.a. Syamsudin

Kolom ini saya khususkan untuk 'bapa tua' karena sejujurnya saya 'merindukan' kehadiranmu disini. Bersyukurlah bp tua sehat-sehat saja dan saya boleh tersenyum karena pertanyaan saya kpd bp tua 'apakah moralitas perlu dilegislasi?' mampu menemani pikiran bp tua dalam perjalanan pulang pergi bp tua ke luar kota.

Okelah, perkenankan saya untuk merespon komentar bp tua diatas. Sebelumnya, saya pingin kutip penggalan kalimat bp tua ini:

"Anda mau tahu akar masalahnya komentar dari padang tadi? Formalisasi moralitas... Setelah saya pikir-pikir, dalam konteks NKRI, formalisasi moralitas tidak seharusnya."

Rupanya bp tua masih 'gamang' mirip sby, tdk tegas dalam mengambil sikap. Tp okelah, untuk sementara saya memahami jawaban bp tua: Moralitas tdk dapat diformalkan! Bp tua SALAH BESAR!!!

Sikap bp tua ini adalah sebuah penghianatan terhadap artian sebenarnya drpada 'hukum' ('laws') itu sendiri. Semua 'hukum' apapun 'jenis'nya selalu menyatakan apakah sesuatu BENAR atau SALAH. Pada artian ini, dia tdk beda dengan moralitas. Saya tdk ingin bertele-tele dgn bp tua ttg apa itu definisi moralitas.

Yang menjadi persoalan buat kita adalah moralitas manakah yg dipakai untuk diformalkan. INI SOALNYA bp tua!

Kalau anda seorang pancasilais, anda katakan moralitas pancasila-lah yg harus diformalkan. Kalau anda seorang muslim, moralitas nabi. Kalau anda seorang Kristiani, moralitas Kekristenan. Begitu pula dengan org berpaham kiri-kanan. Banyak versi bukan? Lalu apa pilihan kita?

Opini saya adalah moralitas yang didalamnya mengandung kebenaran universal. Maksud saya? Adalah sebuah kebenaran bahwa setiap manusia: Punnya hak untuk hidup; Bebas dari rasa takut/aniaya; Bebas mengeluarkan pendapat; Bebas beragama/tdk beragama, blah...blah... lagi-lagi saya tdk ingin bertele-tele ttg hal ini dgn bp tua karena bp tua pasti sudah tahu.

Kembali ke pertanyaan bp tua soal kasus jilbab di Padang: 'Anda mau tahu akar masalahnya komentar dari padang tadi? Jawab saya: Akarnya adalah formalisasi moralitas islam yg kebenarannya tdk diakui sebagai kebenaran yg universal. Kebenaran islam ttg jilbab adalah kebenaran khas/eksklusif islam. Lho kok? Hampir semua manusia, apapun ras, tidak mau 'memamerkan' auratnya (baca: kemaluan). Ini moralitas yg dapat dilegislasi. Kalau bp tua enggak percaya, silahkan telanjang di bundaran hi, pasti ditangkap. Jangan pula bp tua jalan telanjang di Los Angeles atawa Paris. Dilain pihak, tidak semua org ingin menutup kepalanya dengan jilbab. Memaksakan hal ini sungguh teramat AMORAL. Bp tua setuju dgn saya?

Terakhir, ttg Pancasila, saya jujur amat prihatin dgn banyak org Indonesia yg kehilangan 'sense of history.' Sejarah lahirnya Pancasila dan moralitasnya itu tidaklah 'normal.' Ia lahir dari sebuah pertikaian besar yg sampai hari ini belum selesai. Bahkan saat itu, Bung Karno saja sudah tdk yakin Pancasila bisa lahir. Hanya karena ancaman jihad Wachid Hasjim maka Pancasila boleh 'selamat' lahir dari 'rahim' Ibu Pertiwi. Walau begitu, tdk dpt disangkal, Pancasila, bagi sebagian org 'cacat' dr lahirnya.

Saya sendiri menilai pilihan Pancasila adalah pilihan yg gamang. Contoh, diantara 2 pilihan apakah negara beragama atau tdk, pilihan kami negara berPancasila. Ini sangat sontoloyo. Diantara 2 pilihan lain, kapitalisme atau sosialisme, kami milih ekonomi Pancasila. Ini pilihan sial. Jadi, jangan salahkan pemimpin saja, negarapun 'bermasalah.' Negara enggak jelas, pemimpinnya pun ikut-ikutan. Lantaran tdk ingin 'negara beragama,' maka bikinlah 'negara bertuhan.' Tuhan yg mana? Sialnya -tp logis- pilihan Tuhan jatuh pada Tuhan agama mayoritas. Jadi, janganlah membela membabi buta Pancasila anda itu. Ia telah 'membuka' jalan bagi penyeleweng2 yg jahat untuk sedekar melanggengkan kekuasaan di nusantara.

Wussssssssssssss... cpk bho. Saya udahan dulu bp tua. Saya tunggu respon bp tua.


Salam - Nyong Kupang

Anonim mengatakan...

@nk

Wah bagus sekali komentar2 Ama di sini... Awalnya angkat2 sy tinggi2, lalu berakhir dengan banting, injak, dan taro tangga di leher... Wheeakkss... Napas amper putus...

Tp Ok-lah... beta hargai pendapat Ama menolak Pancasila yg beta junjung (tinggi?)... Hanya sayangnya, Ama jg berlaku gamang.. Kl Pancasila tdk baik, dimana letak "tdk baiknya" itu? Apa hanya krn kelahirannya ada tantangan dr kaum islam fundamental? Ini prematur, krn kesakitan melahirkan sdh hukum alam. Faktanya, Pancasila telah menjadi alat yg cukup ampuh bg minoritas utk terus bertahan dan bg kaum nasionalis utk mempertahankan Indonesia sbg negara sekuler.

Ama jg hampir tdk punya opini yg tegas thd pendapat byk rekan bhw masalah Indonesia bkn krn negara Pancasila, tp manusianya. Bagaimana seharusnya, Ama?

Terakhir, moralitas berasal dr kt "moral". Dlm etimologinya, moral krg lbh berarti istilah utk sistem nilai yang positif alias dipandang baik. Jk kita bermaksd menyatakan sesuatu perilaku itu moralnya buruk/negatif, mk istilah yg tepat mnrt Kees Bertens adalah: immoral, sbg anonim dr moral. Istilah amoral sbtlnya menunjuk pada suatu sikap ato tindakan yg bebas nilai moral tertentu. Istilah pasaran kita, netral. So, mohon Ama perbaiki penggunaan istilah amoral dg immoral. Tks.


@Syamtua a.k.a Syam or Syamsudin

Rupanya anda menghilang krn lg jalan2 ke luar kota. Wellcome home, Pak.

Sy sejalan dg pendapat @nk bhw anda rupanya gamang dlm menjawab pertanyaan dia.

Bg sy, moralitas seharusnya melekat pada setiap produk hukum. Krn disinilah aspek rasa keadilan masyarakat bisa diakomidir dan hukum positif tdk lalu sekedar menjadi alat bg Penguasa dan kroni, ato sebagian orang meraup kenikmatan di atas penderitaan sebagian warga negara lainnya. Salah satu persoalan hukum di negeri kita ini adalah produk hukum yg immoral krn tdk mengindahkan rasa keadilan masyarakat.

So, bgmn anda bs mempertanggung jawabkan pendapat anda thd tantangan @nk?

Sblm memberi kuliah pd @nk, saran sy cobalah renungkan prinsip hukum berikut ini:

"Quid leges sine moribus? = apa artinya hukum tanpa moral/etika?"

(Wilmana)

Anonim mengatakan...

@wilmana

Saya akui keliru. No excuses dipihak saya. Seharus imoral. Terima kasih buat koreksi sdr.

Tentang pancasila dimana letak persoalannya, saya tdk ingin berpolemik panjang. Tp baiklah saya coba menjelaskannya begini.

Sdr pasti tahu 'Declaration of Independence' serta UUD US. Dokumen yg 'transenden' yg masih di'copy' hingga sekarang. Tp kedua dokument itu, tanpa 'bill of rights' tdk mungkin menjadikan US sebagai negara besar.

Demikian pancasila. Ia menjadi ideologi yg 'melegalkan' banyak ptaktek penyelewengan. Mengapa? Karena pancasila oleh penguasa dpt 'dipakai' sesuai kepentingan mrk sedang rakyat tdk punya 'bill of rights' untuk membatasi 'interpretasi' dan kepetingan liar penguasa.

In short, pancasila, in and for itself tdk membawa banyak manfaat malah petaka.

Hal kaum minoritas yg mampu bertahan, itu fakta, tp untuk itu banyak 'harga' yg dibayar karena kegamangan pilihan mereka dahulu.

Salam - nk

Anonim mengatakan...

@wilmana

Tambahan sedikit saja. Jawaban hal Pancasila sebenarnya ada pd komentar sdr sendiri.

Pancasila menjadi 'useless' karena hukum dibawahnya adalah hukum yg imoral yg disinyalir oleh @syamtua, formalisasi moralitas agama tertentu yg 'menghalalkan segala cara.' Pada titik itulah saya 'mempersoalkan' Pancasila.

Terima kasih.

-nk-

Anonim mengatakan...

Tak Ada Perda Kristen di Manokwari

Radio Nederland Wereldomroep
21-05-2007

Kabar akan diberlakukannya peraturan daerah bernafaskan kristen di Manokwari dibantah Marthin Luther sekretaris wilayah daerah Papua Barat. Yang ada, menurutnya, hanyalah perda penetapan Manokwari sebagai kota Injil. Namun itu tak serta merta diikuti aturan-aturan kristen. Ia mengakui ada dokumen yang menunjukan rencana pemberlakuan syariat kristen. Tapi tak ada yang setuju. Lebih jauh sekwilda Papua Barat Marthin Luther kepada Radio Nederland Wereldomroep.

Pihak ketiga

Marthin Luther: 'Yang ada itu perda kota Injil. Memang ada wacana peraturan daerah kristen tapi itu bukan produk umat kristen di Manokwari. Setelah disinyalir ada pihak ketiga yang membuat. Karena perda itu kan harus disidangkan oleh DPRD, dibuat oleh bagian hukum. Ternyata tidak pernah disidangkan itu. Tidak pernah ada.

Jadi kelihatan ada pihak ketiga yang mau membuat seperti Poso kedua di Papua. Karena kota ini kota damai. Karena sudah dibuat sebagai kota Injil-kota Damai. Untuk nama itu sudah di-perda-kan oleh bapak Bupati.

Rancangan perda kristen itu antara lain memuat larangan memakai jilbab, syarat Islam lainnya seperti maghrib tidak dibolehkan.

Radio Nederland Wereldomroep: 'Perda penamaan Manokwari sebagai kota Injil berdampak tidak atas peraturan yang memuat larangan-larangan?'

'O tidak, hanya nama saja!'

RNW: 'Perda syariat kristen ini berapa banyak yang mendukung di Manokwari?'

'Saya kira itu sekelompok kecil ya. Itu tidak disetujui semua. Termasuk saya tidak setuju. Gubernur juga tidak setuju. Dewan Gereja pun demikian. Banyak yang tidak setuju.'

Setuju

Berbeda dengan keterangan sekwilda Papua Barat Marthin Luther, Steff William Wamea, seniman asal Manokwari justru setuju dengan rencana pemberlakuan perda kristen. Supaya Manokwari jadi lebih baik, ujarnya kepada Radio Nederland Wereldomroep.

Steff William Wamea: 'Saya setuju sekali, karena sebelum perda ini diturunkan banyak sekali terjadi gejolak-gejolak kecelakaan, pemerkosaan. Namun hal itu bisa dikendalikan karena adanya perda. Kejadian-kejadian yang kita lihat tadinya lancar sekali tapi sekarang mulai berkurang.'

Terus penanggulangan untuk pemerkosaan mungkin sudah tidak ada sama sekali. Kemudian minuman keras sudah tidak ada di Manokwari. Minuman-minuman dari luar sudah dicegah oleh polisi.'

RNW: 'Willy sendiri punya teman-teman non kristen?'

'Teman-teman saya dari islam banyak. Mungkin tidak semua setuju. Tapi kalau saya tanya teman saya yang namanya Ismail, dia setuju. Karena dia lihat sebelum adanya perda banyak sekali kasus-kasus yang tadi sudah saya ungkapkan terjadi. Namun setelah perda ini diturunkan pemerintah aderah maka dilihat kemajuannya sangat pesat sekali.'

-Kadeluk-

Sumber: http://www.ranesi.nl

Anonim mengatakan...

jangan menyepelekan pancasila. Saya pernah membaca salah satu uraian bigmike dahulu di kampus pgri. Tolong bigmike uraikan kembali di sini (Anonim)

Anonim mengatakan...

Yang saya tahu bigmike adalah "pembela" pancasila. please jgn diam bos (Justice4all)

Anonim mengatakan...

@Anonim & Justice4all

Rupa2nya anda berdua termasuk 'pasukan pembela' Pancasila walau belum mampu membela ideologi anda itu secara terbuka sehingga 'meminta' bantuan @bm. Jangan ganggu dia! Biarlah dia menjadi 'bapak' bagi kami anak2nya yg suka 'bertengkar.

Okelah... saya ingin memudahkan 'pembelaan' kalian nanti atas Pancasila dgn pertanyaan ringan2 saja.

Anda tahu sila 1 Pancasila? Pasti dong! KETUHANAN YG MAHA ESA. Bukankah ini sebuah 'penyangkalan' terhadap umat Hindu/Budha Indonesia yg meyakini lebih dari 1 'tuhan?' Lalu bagaimana dgn pilihan individu yg tdk ingin 'bertuhan?' Mengapa kami semua harus 'bertuhan?' Bermoralkah kalau semua 'dipaksa' bertuhan??

Lanjut ya? Mari ambil sila ke 2 Pancasila. "KEMANUSIAAN YG ADIL DAN BERADAB." Adil dan beradab yg gimana sih buat Indonesia? Mayoritas, hukum cambuk dianggap barbarik. Tetapi di Aceh, ia adil dan beradab.

2 sila saja dululah karena saya agak kuatir kalau 5 sila saya persoalkan disini, sdr lgsg 'semaput.'

Salam 'pancasila'

-nk-

Anonim mengatakan...

@NK

Jangan BODOH. Pancasila adalah identitas bangsa. Kalau mau tau adab, pelajari baik-baik pancasila baru kirim komentar. NASIONALISME BUNG NASIONALISME kata bigmike. Saya curiga. Jangan-jangan NK adalah WNA yg ke Indonesia bawa-bawa narkoba. Contoh, WN Australia Corby dihukum. 2 WN Nigeria baru dihukum mati. Hati-hati kalau ngomong

==Anak NKRI=

Anonim mengatakan...

-nk-

wah sesuai kata anak NKR hati-hati anda sekarang su jadi "bos sindikat narkoba". ha..ha.

(nrk)

Anonim mengatakan...

@anak nkri

*tertawa terpingkal-pingkal*

Ha ha ha, kali ini saya tdk bisa menahan ketawa. Doooooooh, saya jadi sakit perut.

Komentar anda hanya 2: bikin 'marah' atau ketawa. Kali ini saya memilih tertawa.


@nrk

Sdr makin mirip wilmana saja, suka 'gergaji.' ha ha ha.


Salam 'nasionalisme'

-nk-

Anonim mengatakan...

NK dan anak NKRI,


anda berdua memang lucu. Khusus sahabat anak NKRI Saya tunggu postingnya. Saya kasih info untuk anda, saya ada di pihal anda soal pancasila. Dont worry brother....

Anonim mengatakan...

Sorry, saya bigmike

Anonim mengatakan...

Wah, nama saya -NK- disandingkan dgn anak -NKRI- jadi agak mirip: NK + RI = NKRI

Mungkin saya perlu mengubah nama karena tdk sudi mjd 'sama' spt manusia 'durjana' ini, ha ha ha ha.

-nyong kupang-

Anonim mengatakan...

Negara Kalah?

Negara bukan hanya kalah, tapi kalo negara ini (Indonesia) adalah sebuah korporasi, sebenarnya dia udah bangkrut dari puluhan tahun yang lalu. Apa yang terjadi saat ini adalah orang-orang yang kalah, losers berani melihat kekalahan itu. Yup, Indonesia adalah negara yang sangat damai di jaman Soeharto, saking damainya sampe orang Indonesia lupa cara mengatasi masalah..hehehe..

Memang, sebuah negara yang lahir dari sebuah misteri, dimana states (of java, of borneo, of east indonesia dll.) dipaksa untuk mengakui ketunggal ikaan di tahun 1949an, tidak akan hidup tenang dan tentram. Ibarat kawin paksa ala siti nurjanah, apa yang dibangun dari sebuah paksaan dan "tipu-tapa" pasti tidak akan diberkati 4jji.

Soekarno sendiri tahu, siapa yang menanam angin, pasti akan menuai badai..

- DoSa -

Anonim mengatakan...

Apakah anda yakin negara kalah? saya tidak. Agak berbeda dari NK yang skeptis, saya masih optimis dengan satu syarat: jangan ada formalisasi "akidah" di dalam peraturan perundang-undangan. Negara kita sejak awal dibangun bersama-sama semua kekuatan dan oleh karena itu jangan ada "eksklusifisme". Saudara syam mengatakan itu: kalau dipadang syariha, di papua injil mau apa bangsa kita. Dalam perspektif ini, menurut saya bukan negara yg kalah tetapi pemimpin yg kalah. Yang kita punya adalah SBY yg "penakut" dan di lain pihak ada role model sebangsa Soeharto. Siapa yg anad amau? tahun 2009 saat penentuannya (Widyanto)

Anonim mengatakan...

Siapa yg anda mau? tahun 2009 saat penentuannya (Wid)

Anonim mengatakan...

Reformasi memang berkah tetapi bersamaan reformasi terlalu banyak spekuluasi dan coba-coba. Terlalu banyak percobaan membuat indonesia gonjang-ganjing. Stop coba-coba (Ghentenx, Sydn)

Anonim mengatakan...

Mengapa seperti tidak ada korelasi antara jumlah bangunan ibadah + jumlah pengunjung rumah ibadah + jumlah artis yg menunaikan umroh dengan moralitas bangsa? Hipotesis saya: hipokrit. Munafik (Nana)

Anonim mengatakan...

Halo, saya barusan mengecek postingan ini. Ternyata percakapan makin asik ya. Mantaaaffff...... (minjem punya NK) ha ha ha. Beberapa hal akan saya jadikan bahan posting saya beberapa hari ke depan. Sekarang saya akan mempersiapakan sebuah posting yg agak lain yg dibuat oleh -nrk- tetapi masih sesuai dengan MISI dan VISI (ini punya Wilmana) blog bigmike (bigmike)

Anonim mengatakan...

@DoSa

Hmmm... semoga nama sdr 'DoSa' adalah sebuah singkatan, bukan org bertipe 'penDoSa' hi hi hi. Eniwe, 'welcome to the club my man.' Agaknya sdr 'sepaham' dgn saya. Jadi kalau @bm pro -anak NKRI- 'DoSa' ada dipihak saya. ha ha ha. Tp saya tdk pingin ikut2an berDoSa lho.


@Widyanto

Agaknya sdr perlu cek lagi optimisme sdr dan fakta. Sdr menulis:

Agak berbeda dari NK yang skeptis, saya masih optimis dengan satu syarat: jangan ada formalisasi "akidah" di dalam peraturan perundang-undangan.

Antara optimisme sdr yg bersyarat itu dan fakta tdk sambung. 'Survey membuktikan' formalisasi syariat sudah terjadi dan terus terjadi. Bahkan kalau sdr mau jujur, rubahlah sila pertama Pancasila itu. Tidak bermoral negara dan warga negara di'paksa' bertuhan. Formalisasi syariat adalah akibat logis dari 'negara' 'bertuhan.' Dus, ikut saja 'rombongan' kami, para skeptis.


@Nana

Saya setuju. Kami adalah manusia munafik. Saya curiga anak NKRI salah satunya. Dimulut nasionalisme, dihati siapa tahu, hi hi hi.


@Ini untuk semua, sidang pembaca blog

Saya pesimis 'anonim & justice4all' mampu menjawab tantantang saya diatas. Buat yg lebih mampu, silahkan beropini disini. Yakinkan saya mengapa sy perlu 'memeluk' erat2 pancasila. Please...please...

Saya tunggu.


Salam - Nyong Kupang

Anonim mengatakan...

Sekali lagi, menurut saya, nk terlalu skeptis. Tidak ada kesalahan pada pancasila "aanich". Keterjerembapan kita adalah ketika Bung Karno malah menjadikan pancasila sebagai cermin mematut diri dalam semangat kegenitan pria paruhbaya yang narcism. Kemudian, Soeharto memperalat pancasila guna melanggengkan kekuasaannya. Pancasila, bahkan ditangan penemunya diselewengkan. Kita gusar tetapi tidak bleh skeptis. Amerika Ssrikat yg telah mendeklarasikan tentang human rights memerlukan waktu 200-an tahun lebih sebelum establish dengana demokrasinya. Jangan lupa, sampai tahun 1960-an orang-orang kulit berwarna adalah "sampah" di USA. Kalau bangsa sebesar itu bisa dimaafkan atas pergulatannya mengapa pancasila di indoensia yg baru 60-an tahun sudah "dihakimi" sebagai letoi? Masih ada harapan bung (Widyanto).
NB. Bigmike, anda sudah lebih 1 minggu tidak posting. Kami kangen dengan postingan anda

Anonim mengatakan...

Aku ndhukung mas Wyd. Peace maaaannn....(Ghentenx, Sayidan)

Anonim mengatakan...

@Widyanto

Rupanya sdr pandai berkelit juga. Ketimbang 'mempertahankan' posisi awal sdr -antara harapan bersyarat dan fakta dilapangan- sekarang sdr 'lari' pd kasus amerika yg butuh 200an tahun membangun demokrasi. Dan dalam 'kegelisahan' atas komentar saya sebelumnya yg men-'challenge' posisi sdr, sdr lekas-lekas meminta posting baru @bm. Harapan saya @bm tdk 'termakan' trik sdr yg ingin mengakhiri obrolan kita disini yg semakin 'hangat.'

Tp okelah, sy mencoba 'melayani' sdr. Pertanyaan buat sdr, maukah sdr/mampukah rakyat RI menunggu 140 tahun lagi [200an - 60an] untuk membangun demokrasi RI??? Saya amat kuatir dgn gaya pikiran sdr ini. Kalau kami bangsa yg bisa belajar dari sejarah bangsa lain, mengapa memakai ukuran 200an tahun amerika dlm membangun demokrasi dinegeri sendiri?

Kembali ke soal pancasila, sebenarnya khan kita sedang mencari dimana akar persoalan carut-marutnya bangsa kita ini. Judul tulisan wilmana ini adalah: 'NEGARA KALAH: Moralitas Pemimpin atau Siapa?' Mayoritas disini menunjuk jari pada moralitas pemimpin, sedang saya sendirian mencoba mencari jawabnya pada moralitas negara, Pancasila. Adakah yg salah padanya???

Ini tentu 'debatable' tp paling tdk kita tidak membabi buta meyakini pancasila sebagai hal yg sempurna. Tidak ada yg sempurna didunia ini bukan?

Menurut saya, ketidaksempurnaan pancasila adalah ia merupakan ideologi yg teramat abstrak -lihat komentar saya sebelumnya yg sampe sekarang belum terjawab! Hampir tdk ada penjelasan filsafat yg memadai untuk setiap sila Pancasila yg mampu meyakini semua warga negara mengapa pancasila -dahulu, sekarang dan akan datang- pantas menjadi identitas bangsa. Dus, sila-sila pancasila bak kata mutiara yg mendebarkan hati tapi kosong makna yg kemudian mudah 'dipakai' sesuka hati oleh pemimpin yg sdr sebut sesuai kepentingan politik mereka.

Singkat kata, ketidaksempurnaan pancasila ada pada 'elaborate and comprehensive philosophical explanation as to what each principle means.'

Sdr telah cap saya skeptis. Moralnya adalah sdr perlu meyankinkan saya. Saya tunggu pencerahan dari sdr.


@Ghentenx, Sayidan

Sdr tdk beda dgn yg lain, yg 'membela' pancasila tnp mengerti apa itu pancasila dan apa kelebihannya. Silahkan beri saya pencerahan jika sdr teramat yakin kalau pancasila adalah yg terbaik dan dpt menjadi solusi bg persoalan keindonesiaan. Atawa sdr 'teman'nya anak nkri 'right or wrong my country???


-Nyong Kupang-

Bigmike mengatakan...

Howdy, dear bloggers:

Tanpa bermaksud melakukan interupsi terhadap diskusi yg saya lihat "semakin larut" semakin hangat, saya mohon ijn untuk membuat posting baru. Beriikut adalah posting sumbangan dari -nrk- yang sudah tidak sabaran. SAya terpaksa "mengalah" karena dia mengunakan "kekuatan" lain untuk "menekan" saya he he he, yaitu mamanya (Dolly Ballo). Wah, anda bingung? janganlah, ya si nrk adalah pelanjut dna saya. Si sulung. Semoga anda dapat menikmati dan teruskan saja diskuinya yg masih "panas". SAya cuma ingatkan bahwa posting Indonesial membuat rekord komentar di blig ini, justru setelah ada posting-posting baru. So, be happylah jika kali ini postingan berbau KKN? ha ha ha

Anonim mengatakan...

@ all

Trims atas partisipasi di tulisan sy kali ini. Sy pantau, sebagian besar memilih bhw kalahnya negara ini thd berbagai virus penyakit, akibat ulah manusianya. Sementara @nk berupaya memastikan bhw bukan manusianya tp sistem nilainya yg rapuh.

Sy cuma ingin meminta kita semua merenungkan fakta eropa di abad pertengahan ato oleh gereja sering disebut abad2 kegelapan. Jauh ke belakang, imperium romawi rontok justru setelah menjadikan kristen sbg agama negara. Fenomena yg sama jga melanda semua negara agama hingga saat ini.

Coba periksa lg peta Foreign Policy ttg negara gagal. Warna gelap justru jatuh pd negara2 dg tradisi agama yg kuat ketimbang sekuler.

Pertanyaan utk direnungkan, apakah fenomena itu krn ulah manusia ato sistem nilai yg rapuh?

@nk
Sy cuma mo tanya sj, apakah duit dolar amerika msh mencantumkan "in God we Trust"? Bgmn dg di aussie?

Tahukah anda, para Bapa leluhur negara ini memberikan artefak kenegaraan yg lbh mirip2 USA ketimbang belanda? Sistem presidensial, bkn parlementer. Lambang negara, burung garuda, mirip elang amerika. Semboyan bhineka tunggal ika sepandan dg pluribus in unum. Ketuhanan yg Maha Esa tdk beda maknanya dg in God we trust.

Satu lg, sy liat @Syamtua ragu2 memberikan kuliah moralitas pd Ama. Tp bs jd orgtua lg jln2 ke luar kota. Ha ha ha

Selamat mencari solusi bg negara kalah milik kita ini.

(Wilmana)

Anonim mengatakan...

Berikut ini, ada cth bgmn Pancasila dipahami berbeda oleh pr Pelakunya. Tdk adanya kesepahaman bs menimbulkan distorsi di level pragmatis.

Pancasila (Ambon)

1. Katorang samua mangaku cuma ada satu Tete manis...

2. Samua harus bisa jaga diri karna ambon lapar makang orang....... ...

3. Acang deng obet harus bisa hidup bakubae - katorang samua
basudara/gandong

4. Paitua deng maitua harus hidup bae-bae di rumah

5. Sesama orang Ambon seng boleh skakar


Pancasilo (Padang)

ciek: Bintang Basagi Limo

duo: Rantai pangikek kudo

tigo: pohon baringin gadang ta'mpek kito bacinto

ampek: kapalo banteng bataduk duo

limo: padi jo kapeh pambaluik nan luko..

Makanya @nk jgn kaget kalo org Padang lebih suka syariat islam drpd memberlakukan Pancasila. Kl diamati, mereka punya pandangan ttg Pancasila yg tdk begitu beda dg cara pandang Ama.

(Wilmana)

Anonim mengatakan...

Kali ini saya setuju sama WILMANA. Mantap banget. Hoooiiii NK, hentikan ulah BODOHmu yang anti pancasila. KAMU TIDAK TAHU APA-APA SELAIN JUALAN NARKOBA.

==Anak NKRI==

Anonim mengatakan...

Salam Anak NKRI dan NK,

Anak NKRI please jagalah sopan santun. Coba lihat lagi kutipan di atas blog komentar bigmike "Tuhan melihat semua...".

NK, jagalah perasaan orang yg pancasilais (Sherly, Oebobo)

Bigmike mengatakan...

Catatan saya simpel: jikalau anda mencintai bolg ini, harap menjaga tutur sapa kita. Itu saja.

Bigmike mengatakan...

Eh sori: "jagalah tutur sapa setiap kita"

Anonim mengatakan...

@BM

Terima kasih atas 'catatan'nya walau saya tdk 'ambil hati' ujaran kata @anak nkri. Saya sudah bs 'menerima' dia apa adanya, hi hi.


@Sherley

Pada ujaran saya yg mana perasaan 'pancasilais' sdri terganggu??? Mohon penjelasan agar sayapun bisa belajar. Saya hanya curiga bahwa kita menjadi sama dgn penguasa tagal perasaan kita menjadi sewenang-wenang.


Salam - nk

Anonim mengatakan...

@Wilmana

Hal 'In God we trust' dan 'Ketuhanan YME' pd level konseptual tdk beda. Tp dalam 'bill of rights' amerika, masyarat melarang negara untuk mengatur keyakinan setiap individu warga negara.

Kalau sdr ikuti alur argumentasi saya, maka di Indonesia, rakyat tdk punya 'bill of right' dan karena itu, penguasa mengartikan sendiri sila 'Ketuhanan YME' untuk 'memaksa' setiap warna negara bertuhan. Bukan itu saja, penguasa Padang seenaknya menformalkan syariat untuk setiap warna kota. Pada titik ini saya menggugat pancasila sebagai simtem nilai yg abstrak.


@BM

Hal 'komplain' sherley, saya kembalikan kepada prinsip moral-etika sdr. Tp kalau garis batas dalam berdiskusi adalah perasaan seseorang, maka akan amat sulit kita jadikan blog ini sebagai t4 belajar dan berdiskusi. Apapun, saya kembalikan kpd sdr sebagai yg 'empunya' t4 ini. Tp sebagai seorang ilmuan, sdr pasti tahu bahwa keilmuan dimulai dari sikap 'skeptis.'


-nk-

Anonim mengatakan...

@ all

Sorry, sy tergoda utk meluruskan soal Pancasila dan bhineka tunggal ika ini.

Pertama, "in God we trust" itu adalah nilai yg abstrak jg... Sama sj dg Pancasila. Krn abstrak adalah hakekat dr suatu nilai. Kl pemerintah amerika memberikan kesempatan atheis utk eksis di sana, itu adalah sesuatu "keanehan" khas amerika dan rasanya layak utk ditiru oleh org2 islam di indonesia, baik yg duduk sbg Pemerintah, maupun non-Pemerintah.

Kedua, mjd clear skrg bhw problemnya ada pd "bill of right". @nk bilang, di Indonesia Penguasa seenaknya menerjemahkan Pancasila dan rakyat TIDAK DIBERI kesempatan melaksanakan haknya. "Tdk diberi kesempatan" artinya hak rakyat itu ada tp dihambat exercise-nya oleh Penguasa.

So, persoalan Indonesia jelas ada pd kagagalan PENGAMALAN nilai2 Pancasila oleh Penguasa yg lalu merambat ke eleman negara yg lainnya. Dg dmkn, persoalan mmg ada pd manusianya... Sistem nilainya Pancasila, tp yg dipraktekkan justru pola2 machiavelli yg kuat di level Penguasa dan kroni serta pihak2 yg memiliki resources mengendalikan kekuasaan. Jgn ngomong abstraksi, krn abstrak itu adalah hakekat sebuah nilai/value.

Malah, sy liat, Pancasila itu mengandung nilai2 universal yg kebetulan "hidup" di tengah2 bangsa Indonesia dan diformulasikan mjd spt itu.

@nk
Beta liat, Syamtua lg mo dagang cendana sama norman. Bs jd beliau sdh terkena penyakit "tdk fokus" bigmike. Ngakunya mo diskusi moralitas, eh dikasi kesempatan malah dagang cendana. Aya2 wae si tua itu...

@anak NKRI
Sy C7 dg @nk.. Ama itu tergolong durjana. Ciri khas penyakit arab yg tdk suka dirinya dihina, tp doyan menghina bahkan plus caci-maki. Untung jg etika bigmike msh toleran dg bahasa caci-maki ala Ama... He he he...

Anonim mengatakan...

Ah, kena juga penyakit si tua, pikun. Di atas itu postingan Wilmana